Persoalan Anggaran Dinas Kesehatan
Jika
pengajuan dana anggaran kesehatan sudah dipenuhi pemerintah daerah,
namun target yang dijanjikan Dinas Kesehatan tidak terpenuhi, maka Dinas
Kesehatan dapat dikatakan gagal dalam kinerja. Akan sangat naif, jika
sampai seperti itu. Pejabat pemerintah adalah pelayan masyarakat, yang
melayani masyarakat, bukan "pemerintah" yang artinya tukang perintah.
Jadi jangan main-main dengan perencanaan anggaran.
Demikian
Ratna Dewi Wulandari, dari Departemen Administrasi dan Kebijakan
Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR Surabaya, menyampaikan
pada pendampingan lanjutan penyusunan costing Standar Pelayanan Minimal
(SPM) bidang kesehatan Kabupaten Tulungagung, Selasa (10/9), di aula
Wiyata Husada Dinas Kesehatan Tulungagung.
Konsultan Kinerja-USAID yang pernah
tinggal di Pagerwojo itu menambahkan, seandainya pada 2014/2015, costing
bidang kesehatan mendapat anggaran penuh dari APBD, artinya Dinas
Kesehatan Tulungagung telah melakukan kontrak kinerja atau berjanji
dengan pemerintah untuk pencapaian target SPM bidang kesehatan.
"Sebagai bentuk akuntabilitas, kita
harus bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah maupun masyarakat
Tulungagung," tegasnya dihadapan 40 peserta pendampingan dari unsur
Dinas Kesehatan, Bappeda, perwakilan dari 3 puskesmas mitra program
Kinerja-USAID yaitu Beji, Ngunut, dan Kauman.
Kegiatan yang terselenggara atas
kerjasama Kinerja-USAID, Lembaga Perlindungan Anak, dan Dinkes ini,
rencananya bakal dilanjut pada 19-20 September mendatang. "Khusus hari
ini, tujuannya lebih ke penyempurnaan hasil pendampingan bulan Agustus
kemarin, yang baru merumuskan prioritas kegiatan, tapi belum scoring.
Jika belum ditentukan scoring, costing juga tidak maksimal. Hari ini
paling tidak ada peningkatan kualitas prioritas kegiatan yang akan
direncanakan," papar Sukarni dari Kinerja-USAID.
Dr. Bahrudin Budi Santoso, Kabid Kesga
Dinas Kesehatan Tulungagung saat memaparkan laporan kegiatan
menyampaikan bahwa dalam upaya penyelenggaraan pelayanan sektor
kesehatan, Pemkab Tulungagung melalui kerjasama dengan Kinerja-USAID
memandang perlu melakukan pendampingan costing.
"Ini untuk menganalisa kesenjangan
pencapaian SPM kesehatan di Tulungagung," ungkapnya. "Selain itu juga
untuk penghitungan biaya yang diperlukan dalam upaya pencapaian target
tiap indikator SPM kesehatan, sekaligus pengintregasiannya ke dalam
dokumentasi perencanaan Dinas Kesehatan Tulungagung. Dengan demikian
Dinas Kesehatan memiliki landasan kuat berdasarkan data dan analisa
tepat ketika mengusulkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang
diperlukan dalam rangka pencapaian target SPM."
Dalam sambutannya, Dr. Gatot Dwi Prijo
P, Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, juga menekankan pentingnya
kegiatan pendampingan costing bidang kesehatan. "Pertemuan ini penting
karena dapat memberikan bekal, materi untuk kita supaya mengikuti
kaidah-kaidah, terutama dalam penerapan manajemen kinerja, mulai
efektifitas, produktitas, kepuasan pelanggan, maupun costing yang
akurat. Yang terbawah merencanakan, lalu dihimpun di tingkat Kabupaten
untuk disajikan ke Bappeda dan seterusnya," paparnya.
Tetapi yang tidak kalah pentingnya,
masih menurut dr. Gatot, adalah tindak lanjut kegiatan, yaitu
pendampingan finalisasi dan penyusunan perancangan anggaran yang
dilakukan baik oleh Dinas Kesehatan, Bappeda, maupun para stakeholder
kesehatan seperti Forum Peduli KIA Tulungagung. "Harus ada tindak lanjut
kongkrit," tegasnya. "Jika tidak ditindaklanjuti, pendampingan costing
ini tidak banyak manfaatnya atau semata kegiatan seremonial belaka."
Sukarni menyambut baik masukan terkait
tindak lanjut pendampingan costing. Sosok yang namanya seperti sahabat
presiden pertama Indonesia ini bahkan sudah menjadwalkan lokakarya
integrasi. "Rencananya menghadirkan Badan Anggaran DPRD, Dinkes,
perwakilan Puskesmas, serta Forum Peduli KIA Tulungagung. Dalam
lokakarya tidak perlu banyak orang, namun cukup representative," ungkap
LPSS Kinerja USAID untuk Tulungagung ini.
Dalam upaya mencapai target Standar
Pelayanan Minimal bidang kesehatan, Ratna Dewi Wulandari tidak bosan
menekankan pentingnya perencanaan kegiatan secara akurat. "Costing
artinya penghitungan biaya. Di sini yang harus lebih dulu kita tekankan
adalah perencanaan kegiatan. Ini sangat penting karena perencanaan pasti
diikuti biaya untuk bisa dijalankan. Ketika rencana sudah dibahas lalu
mendapat dana, maka disitulah muncul anggaran. Perencanaan akan memandu
supaya langkah-langkah mencapai SPM lebih mudah," paparnya.
Terkait layanan tersier untuk keluarga
miskin yang harus didanai APBD Kabupaten Tulungagung, dr. Gatot
menyampaikan bahwa Dinkes Tulungagung telah mengajukan anggaran melalui
PAK 2013 sebesar 3 M, namun yang dapat direalisasikan sebesar 700 juta.
Sementara menurut Dr. Kasil Rokhmat, MMRS, Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan Dinkes Tulungagung, dana sebesar ini tidak mencukupi untuk
menutup kekurangan pembiayaan layanan tersier hingga bulan Juli 2013,
sehingga tidak ada lagi ketersediaan dana untuk warga miskin yang
memerlukan layanan RS tingkat propinsi hingga akhir tahun ini.
Sebagaimana diketahui, bidang kesehatan
merupakan salah satu visi misi utama pemerintahan kepemimpinan Sahto
(Syahri Mulyo – Maryoto Bhirowo) disamping sektor pendidikan dan
infrastruktur. Dr. Gatot berpendapat, masyarakat miskin Tulungagung
harus mendapat jaminan kesehatan dengan baik. Untuk mencapai itu, tentu
saja harus didukung anggaran dana yang maksimal.
"Dinkes sendiri siap berapapun anggaran
yang akan diberikan pemerintah daerah. Seluruh anggaran akan dikelola
dengan baik karena merupakan amanat rakyat Tulungagung yang harus
dipertanggungjawabkan. Jika untuk kepentingan masyarakat miskin, segala
kebijakan harus kita kembalikan ke hati nurani," tambahnya.
Pada acara ini juga disampaikan bahwa
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo telah menandatangani Peraturan Bupati
tentang Jaminan Pelayanan Persalinan Aman, IMD dan Peningkatan Cakupan
ASI Eksklusif. Tinggal menunggu kegigihan dalam menyosialisasikan pada
masyarakat Tulungagung dan seluruh instansi terkait. Bagaimanapun,
menuju Tulungagung sehat, mulya, lan tinata, butuh sinergi sehat antara
pemerintah daerah dan masyarakat. (Siwi Sang, Jurnalis Warga
Tulungagung, Puskakom - Kinerja USAID)
SUMBER : http://www.tulungagung.go.id
Persoalan Anggaran Dinas Kesehatan
Reviewed by Unknown
on
October 09, 2016
Rating:
Post a Comment