Persoalan Anggaran Dinas Kesehatan






Jika pengajuan dana anggaran kesehatan sudah dipenuhi pemerintah daerah, namun target yang dijanjikan Dinas Kesehatan tidak terpenuhi, maka Dinas Kesehatan dapat dikatakan gagal dalam kinerja. Akan sangat naif, jika sampai seperti itu. Pejabat pemerintah adalah pelayan masyarakat, yang melayani masyarakat, bukan "pemerintah" yang artinya tukang perintah. Jadi jangan main-main dengan perencanaan anggaran.

Demikian Ratna Dewi Wulandari, dari Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR Surabaya, menyampaikan pada pendampingan lanjutan penyusunan costing Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan Kabupaten Tulungagung, Selasa (10/9), di aula Wiyata Husada Dinas Kesehatan Tulungagung.

Konsultan Kinerja-USAID yang pernah tinggal di Pagerwojo itu menambahkan, seandainya pada 2014/2015, costing bidang kesehatan mendapat anggaran penuh dari APBD, artinya Dinas Kesehatan Tulungagung telah melakukan kontrak kinerja atau berjanji dengan pemerintah untuk pencapaian target SPM bidang kesehatan.

"Sebagai bentuk akuntabilitas, kita harus bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah maupun masyarakat Tulungagung," tegasnya dihadapan 40 peserta pendampingan dari unsur Dinas Kesehatan, Bappeda, perwakilan dari 3 puskesmas mitra program Kinerja-USAID yaitu Beji, Ngunut, dan Kauman.

Kegiatan yang terselenggara atas kerjasama Kinerja-USAID, Lembaga Perlindungan Anak, dan Dinkes ini, rencananya bakal dilanjut pada 19-20 September mendatang. "Khusus hari ini, tujuannya lebih ke penyempurnaan hasil pendampingan bulan Agustus kemarin, yang baru merumuskan prioritas kegiatan, tapi belum scoring. Jika belum ditentukan scoring, costing juga tidak maksimal. Hari ini paling tidak ada peningkatan kualitas prioritas kegiatan yang akan direncanakan," papar Sukarni dari Kinerja-USAID.

Dr. Bahrudin Budi Santoso, Kabid Kesga Dinas Kesehatan Tulungagung saat memaparkan laporan kegiatan menyampaikan bahwa dalam upaya penyelenggaraan pelayanan sektor kesehatan, Pemkab Tulungagung melalui kerjasama dengan Kinerja-USAID memandang perlu melakukan pendampingan costing.

"Ini untuk menganalisa kesenjangan pencapaian SPM kesehatan di Tulungagung," ungkapnya. "Selain itu juga untuk penghitungan biaya yang diperlukan dalam upaya pencapaian target tiap indikator SPM kesehatan, sekaligus pengintregasiannya ke dalam dokumentasi perencanaan Dinas Kesehatan Tulungagung. Dengan demikian Dinas Kesehatan memiliki landasan kuat berdasarkan data dan analisa tepat ketika mengusulkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam rangka pencapaian target SPM."

Dalam sambutannya, Dr. Gatot Dwi Prijo P, Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, juga menekankan pentingnya kegiatan pendampingan costing bidang kesehatan. "Pertemuan ini penting karena dapat memberikan bekal, materi untuk kita supaya mengikuti kaidah-kaidah, terutama dalam penerapan manajemen kinerja, mulai efektifitas, produktitas, kepuasan pelanggan, maupun costing yang akurat. Yang terbawah merencanakan, lalu dihimpun di tingkat Kabupaten untuk disajikan ke Bappeda dan seterusnya," paparnya.

Tetapi yang tidak kalah pentingnya, masih menurut dr. Gatot, adalah tindak lanjut kegiatan, yaitu pendampingan finalisasi dan penyusunan perancangan anggaran yang dilakukan baik oleh Dinas Kesehatan, Bappeda, maupun para stakeholder kesehatan seperti Forum Peduli KIA Tulungagung. "Harus ada tindak lanjut kongkrit," tegasnya. "Jika tidak ditindaklanjuti, pendampingan costing ini tidak banyak manfaatnya atau semata kegiatan seremonial belaka."

Sukarni menyambut baik masukan terkait tindak lanjut pendampingan costing. Sosok yang namanya seperti sahabat presiden pertama Indonesia ini bahkan sudah menjadwalkan lokakarya integrasi. "Rencananya menghadirkan Badan Anggaran DPRD, Dinkes, perwakilan Puskesmas, serta Forum Peduli KIA Tulungagung. Dalam lokakarya tidak perlu banyak orang, namun cukup representative," ungkap LPSS Kinerja USAID untuk Tulungagung ini.

Dalam upaya mencapai target Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan, Ratna Dewi Wulandari tidak bosan menekankan pentingnya perencanaan kegiatan secara akurat. "Costing artinya penghitungan biaya. Di sini yang harus lebih dulu kita tekankan adalah perencanaan kegiatan. Ini sangat penting karena perencanaan pasti diikuti biaya untuk bisa dijalankan. Ketika rencana sudah dibahas lalu mendapat dana, maka disitulah muncul anggaran. Perencanaan akan memandu supaya langkah-langkah mencapai SPM lebih mudah," paparnya.

Terkait layanan tersier untuk keluarga miskin yang harus didanai APBD Kabupaten Tulungagung, dr. Gatot menyampaikan bahwa Dinkes Tulungagung telah mengajukan anggaran melalui PAK 2013 sebesar 3 M, namun yang dapat direalisasikan sebesar 700 juta. Sementara menurut Dr. Kasil Rokhmat, MMRS, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Tulungagung, dana sebesar ini tidak mencukupi untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan tersier hingga bulan Juli 2013, sehingga tidak ada lagi ketersediaan dana untuk warga miskin yang memerlukan layanan RS tingkat propinsi hingga akhir tahun ini.

Sebagaimana diketahui, bidang kesehatan merupakan salah satu visi misi utama pemerintahan kepemimpinan Sahto (Syahri Mulyo – Maryoto Bhirowo) disamping sektor pendidikan dan infrastruktur. Dr. Gatot berpendapat, masyarakat miskin Tulungagung harus mendapat jaminan kesehatan dengan baik. Untuk mencapai itu, tentu saja harus didukung anggaran dana yang maksimal.

"Dinkes sendiri siap berapapun anggaran yang akan diberikan pemerintah daerah. Seluruh anggaran akan dikelola dengan baik karena merupakan amanat rakyat Tulungagung yang harus dipertanggungjawabkan. Jika untuk kepentingan masyarakat miskin, segala kebijakan harus kita kembalikan ke hati nurani," tambahnya.

Pada acara ini juga disampaikan bahwa Bupati Tulungagung Syahri Mulyo telah menandatangani Peraturan Bupati tentang Jaminan Pelayanan Persalinan Aman, IMD dan Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif. Tinggal menunggu kegigihan dalam menyosialisasikan pada masyarakat Tulungagung dan seluruh instansi terkait. Bagaimanapun, menuju Tulungagung sehat, mulya, lan tinata, butuh sinergi sehat antara pemerintah daerah dan masyarakat. (Siwi Sang, Jurnalis Warga Tulungagung, Puskakom - Kinerja USAID)

Persoalan Anggaran Dinas Kesehatan Persoalan Anggaran Dinas Kesehatan Reviewed by SIWI SANG on October 09, 2016 Rating: 5

#FBM2017

#FBM2017